Pemerintah Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan hingga 30 April 2026

Bagi yang belum lapor pajak tahunan, ada kabar baik dari pemerintah. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi resmi diperpanjang. Tak lagi sampai 31 Maret 2026, kini Anda punya waktu hingga 30 April tahun depan.

Jadi, ada tambahan waktu satu bulan untuk menyelesaikan kewajiban itu.

Kepastian ini datang langsung dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, keputusan sudah final dan akan segera dikukuhkan dalam Surat Edaran resmi.

"31 April. Perpanjang 1 bulan," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu lalu.

Alasannya cukup masuk akal. Periode pelaporan tahun ini bersinggungan dengan bulan Ramadan dan libur Lebaran. Pemerintah merasa perlu memberi kelonggaran agar masyarakat bisa memenuhi kewajibannya tanpa terburu-buru. Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memang sudah mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan atau keringanan sanksi ini.

Secara aturan baku, batas akhir lapor memang tiga bulan setelah tutup buku, yaitu 31 Maret. Namun begitu, dengan kebijakan terbaru ini, angkanya bergeser ke akhir April.

Di sisi lain, data dari Ditjen Pajak menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Partisipasi pelaporan pajak ternyata terus naik. Per 24 Maret kemarin, lebih dari 16 juta wajib pajak sudah mengaktifkan akun Coretax sistem administrasi terbaru mereka. Dari angka itu, sekitar 8,8 juta di antaranya telah menyampaikan SPT Tahunan.

Rincian aktivasi Coretax mencakup 15 juta WP Orang Pribadi, lalu 955 ribu WP Badan. Ada juga 90 ribu instansi pemerintah dan 226 pelaku perdagangan elektronik (PMSE) yang sudah terdaftar.

Kalau melihat data sepanjang 2025, laporan yang masuk cukup beragam. Tercatat 7 juta SPT dari karyawan, disusul 863 ribu dari nonkaryawan. Untuk badan usaha, ada 183 ribu laporan dalam rupiah dan 138 laporan yang memakai dolar AS.

Harapannya jelas. Dengan waktu ekstra ini, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menyiapkan laporan dengan lebih baik. Pemerintah berharap langkah ini tak cuma mempermudah, tapi juga mendongkrak tingkat kepatuhan pajak nasional secara keseluruhan.