Kejagung Pasangi Gelang Pendeteksi Lokasi ke Ibrahim Arief Imbas Jadi Tahanan Kota Kasus Chromebook

MURIANETWORK.COM  - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memasangkan gelang pendeteksi lokasi kepada tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud, Ibrahim Arief (IBAM).

Gelang pendeteksi lokasi diketahui merupakan perangkat elektronik berbentuk gelang yang bisa dikenakan di pergelangan kaki atau tangan dan digunakan untuk memantau dan melacak lokasi seseorang yang sedang menjalani status sebagai tahanan kota atau tahanan rumah.

Pemasangan gelang pendeteksi lokasi ini dilakukan Kejagung karena Ibrahim Arief menjadi tahanan kota imbas penyakit gangguan jantung kronis yang dideritanya.

Ibrahim Arief merupakan konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek pada era Nadiem.

"Yang jelas dari empat tersangka kemarin ditetapkan, khusus terhadap tersangka inisial IBAM, sudah dipasang kita punya alat namanya gelang."

"Untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan ada di mana, selama dalam tahanan kota," kata Anang dalam keterangan persnya Kamis (17/7/2025), dilansir Breaking News Kompas TV.

Lebih lanjut Anang menjelaskan, selama menjadi tahanan kota Ibrahim Arief tinggal di rumahnya yang ada di Jakarta.

"Iya (di Jakarta)," ungkap Anang.

Dengan status tahanan kota ini, maka Ibrahim Arief harus meminta izin penyidik jika ingin keluar dari wilayah Jakarta.

Termasuk jika ingin melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang berada di luar Jakarta.

"Kalau tahanan kota artinya dia, tentunya kan di rumah. Artinya yang penting ketika dia masih ada dalam wilayah itu. Kalau dia keluar harus izin penyidik."

"Selama pemeriksaannya di rumah sakit di daerah Jakarta di kota ini, saya enggak perlu (izin). Tapi ketika dia keluar kota harus."

"Makanya kita pasangi gelang, biar tahu (perginya ke mana), kalau bohong kan kita tahu. Itulah fungsinya," jelas Anang.

Anang menambahkan, hingga kini Ibrahim Arief belum mengajukan permintaan untuk berobat keluar negeri.

"Sementara sampai saat ini belum," imbuh Anang.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengungkap Kejagung memutuskan memberikan status tahanan kota untuk Ibrahim Arief karena latar belakang penyakit gangguan jantung kronis yang dideritanya.

Menurut Abdul Qohar, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat penyidik Kejaksaan Agung.

"Untuk Ibrahim Arief dilakukan penahanan kota, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, yang bersangkutan mengalami gangguan jantung yang sangat kronis," ucap Abdul Qohar, Selasa malam.

"Sehingga berdasarkan rapat penyidik, yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan, untuk tahanan kota," tuturnya.

Sebagai informasi, Ibrahim Arief adalah konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek.

Selain Ibrahim Arief, Kejagung juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW), Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL), dan Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT).

Peran Ibrahim Arief di Kasus Korupsi Chromebook

Ibrahim diketahui berperan aktif dalam mengarahkan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memilih laptop berbasis Chrome tersebut.

Bahkan, Ibrahim sudah merencanakan pengadaan laptop itu bersama-sama dengan Nadiem Makarim sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

"IBAM (Ibrahim Arief) yang saat itu sebagai konsultan teknologi sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM (Nadiem Makarim) sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar, saat konferensi pers, Selasa (15/7/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Menurut Qohar, pada awal 2020, tersangka IBAM, Jurist Tan (JS), dan NAM, bertemu dengan pihak Google membahas produk Google berupa Workspace berupa Chrome Operating System (OS), untuk pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemendibudristek pada 2020-2022.

Kemudian, pada 17 April 2020, IBAM mendemonstrasikan laptop berbasis Chromebook itu kepada tim teknis pada saat Zoom meeting.

"Pada tanggal 17 April 2020, IBAM sudah memengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan chromebook pada saat Zoom meeting dengan tim teknis," ungkap Qohar.

Kemudian kata Qohar, dalam rapat Zoom meeting, Nadiem Makarim memerintahkan agar pengadaan TIK di Kemendibukristek pada 2020-2022 itu menggunakan Chrome OS dari Google, padahal pada waktu itu belum dilakukan proses lelang.

"Pada tanggal 6 Mei 2020, IBAM hadir bersama dengan JS, SW (Sri Wahyuningsih) dan MUL (Mulyatsyah) dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh NAM."

"Dalam rapat Zoom meeting tersebut, NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google. Sedangkan pada saat itu pengadaan TIK belum dilaksanakan," ujar Qohar.

Pada saat itu, IBAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama karena kajian itu belum menyebutkan produk Google berbasis Chromebook.

Kemudian, tim teknis membuat kajian kedua dan di situ sudah tercantum soal perangkat laptop berbasis Chromebook.

"Oleh karena ada perintah dari NAM untuk laksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sehingga IBAM tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan grup OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek."

"Sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang sudah menyebutkan operating system tertentu serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu yaitu Chrome OS dengan acuan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022," papar Qohar.

Sumber: Tribunnews