Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan sejumlah pembahasan strategis dalam pertemuan jajaran pengurus Kadin dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (31/7). Pertemuan itu menjadi ajang bagi Kadin untuk menyampaikan pandangan dunia usaha mengenai kondisi geopolitik dan geoekonomi global, serta upaya mendorong perdagangan, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kadin berdasarkan undang-undang adalah induk daripada dunia usaha. Nah, disampaikan juga bahwa Kadin dalam undang-undang adalah mitra strategis pemerintah. Nah, kami tadi bicara apa? Dan tentunya mendengarkan arahan dari Pak Presiden,” kata Anindya saat ditemui di Istana Negara.
Sebanyak 150 perwakilan Kadin hadir dalam pertemuan tersebut, terdiri dari pengurus Kadin di 38 provinsi dan sekitar 30 asosiasi serta himpunan pengusaha. Anindya menjelaskan, Kadin menyampaikan pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku usaha di daerah, terutama di tengah situasi global yang semakin menantang, seperti perang dagang dan konflik fisik yang berdampak pada rantai pasok.
Selain itu, Kadin juga memaparkan perannya dalam diplomasi ekonomi internasional untuk memperluas perdagangan dan investasi Indonesia, salah satunya melalui buku dan platform We Buy From Indonesia yang telah disampaikan kepada Presiden.
Dalam pertemuan itu, dibahas pula sejumlah isu strategis, mulai dari ketahanan pangan dan swasembada pangan, perpajakan termasuk pajak rokok, pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, hingga jembatan, pengembangan Aspal Buton, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Anindya menegaskan, Kadin tetap optimistis menghadapi tantangan global. Fokus organisasi ke depan adalah meningkatkan perdagangan internasional agar berdampak pada investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Tapi satu yang kami garis bawahi adalah kita ingin meningkatkan perdagangan. Meningkatkan perdagangan apalagi sudah ada Free Trade Agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditangani bagaimana kita bisa menikmati lebih banyak lagi,” jelasnya.
Pembahasan dengan Prabowo juga menyinggung strategi menjaga kinerja ekspor Indonesia di tengah perubahan rantai pasok global. Anindya menyebut, nilai ekspor Indonesia saat ini mencapai sekitar USD 300 miliar, dengan sekitar USD 60 miliar berasal dari komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), baja, dan nikel. Sementara itu, sekitar USD 250 miliar sisanya dinilai masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan agar pelaku usaha lebih siap menghadapi perubahan rantai pasok global.
Kadin juga memanfaatkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi. Anindya melihat Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat dan China.
Anindya memastikan Kadin aktif memanfaatkan berbagai forum internasional seperti ASEAN, G20, BRICS, dan APEC untuk memperluas perdagangan Indonesia.
“Nah ini bukan hanya untuk ikut suatu forum tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena kalau kita bisa berdagang lebih tentu efeknya kepada investasi efeknya kepada industrialisasi yang ujungnya lapangan kerja. Dan memang itulah esensi daripada Kadin,” tutur Anindya.
Artikel Terkait
Siaran Langsung Pidato Prabowo Terputus Saat Bahas Kemungkinan Perlombaan Senjata Nuklir
Prabowo: Politik Luar Negeri Nonblok Jadi Kunci Kepercayaan Dunia pada Indonesia
Hasan Nasbi: Pemerintah Boleh Kritik Aktivis, Istilah Londo Ireng Hanya Kiasan
Prabowo: Saat Tak Lagi Presiden, Saya Diminta Jadi Brand Ambassador Kopi