KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Rektor Unsoed ke TPPU

- Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01:18 WIB
KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Rektor Unsoed ke TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengembangkan kasus yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah ini menyusul penetapan Akhmad sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Akhmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa pengembangan ke arah TPPU menjadi salah satu fokus tim. Hal itu dibahas dalam ekspose perkara, terutama terkait penerimaan atau pembelian aset yang dilakukan oleh tersangka. "Salah satu pengembangan yang juga sempat dibahas tadi di pembahasan ekspose satu gelar perkara, begitu ada penerimaan atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

"Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait perolehan aset," tambahnya.

Sekilas Kasus

Akhmad Sodiq ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi terkait seleksi mahasiswa baru. Mereka adalah Norman Arie Prayoga (Wakil Rektor III Unsoed), Eko Sumanto (Kepala Bagian Akademik Unsoed), serta tiga pihak swasta: Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi: SNBP, SNBT, dan Mandiri. Khusus jalur Mandiri, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang bervariasi sesuai golongan. Sebagai contoh, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT mulai dari Rp 7,1 juta hingga Rp 17 juta, sementara IPI berkisar antara Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun, dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/8).

KPK mengungkapkan tiga klaster korupsi yang dilakukan Akhmad Sodiq. Pertama, terkait Norman yang atas sepengetahuan Akhmad meminta Rp 650 juta kepada orang tua seorang siswa untuk masuk Fakultas Kedokteran Unsoed. Siswa tersebut ternyata gagal masuk, dan orang tuanya meminta uangnya kembali. Namun, uang itu sudah terlanjur dipakai, sehingga Norman meminjam kepada pihak swasta yang dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi terkait seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta. Klaster ketiga, Eko Sumanto mengumpulkan uang dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Eko mendapatkan uang Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

KPK juga mengungkap bahwa Akhmad Sodiq menjual 73 kuota mahasiswa mandiri dari berbagai fakultas. Eko Susmanto menjadi koordinatornya, menjual kuota-kuota tersebut kepada orang tua dan guru dengan harga Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Terpopuler