BEM UI Nilai Indonesia Alami Krisis Kedaulatan, Bukan Sekadar Ekonomi

- Selasa, 18 Agustus 2026 | 16:01 WIB
BEM UI Nilai Indonesia Alami Krisis Kedaulatan, Bukan Sekadar Ekonomi

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, menyebut kondisi Indonesia saat ini sebagai "krisis kedaulatan". Pernyataan itu disampaikan di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Yatalathof mengatakan aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Menurutnya, seremoni peringatan kemerdekaan tidak cukup jika masih ada persoalan yang menyangkut kepentingan dan hak rakyat.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tuturnya.

Ia menilai kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa semestinya dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu.

BEM UI Soroti Ekonomi hingga Ruang Sipil

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional. Isu yang disoroti antara lain kondisi ekonomi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, serta keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Yatalathof juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat. Ia menyoroti perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, serta persoalan penegakan hukum.

Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan lapangan kerja serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang dinilai masih belum sepenuhnya terwujud. Berbagai persoalan tersebut, kata Yatalathof, tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ia melihat persoalan yang lebih mendasar menyangkut posisi dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegasnya.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.