Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap proyek yang berisiko. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
"Selama ini Pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono dalam acara fun walk bersama KPK di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan kampanye antikorupsi tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta yang terdiri dari pegawai KPK, Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta masyarakat umum. Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI juga memberikan pelayanan gratis seperti administrasi kependudukan (Dukcapil), pelayanan pajak daerah (Bappenda), dan cek kesehatan bagi warga.
Pramono menambahkan, pengawasan dari KPK sangat penting untuk mencegah korupsi. Menurutnya, pengawasan tersebut berkaitan erat dengan integritas para penyelenggara negara.
"Sehingga itulah yang ingin kami lakukan dalam acara kampanye bersama dengan KPK ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik, terutama bagi birokrasi yang ada di Balai Kota dan juga seluruh jajaran OPD. Dan kami tahu hal yang menjadi utama bersama KPK adalah menyangkut integritas," jelasnya.