Tiga Kementerian dan Ombudsman Canangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP). Gerakan ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, didukung pemanfaatan teknologi.

"Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).

Dalam GNPP, Kementerian PAN-RB akan memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kualitas pelayanan publik. Kementerian Dalam Negeri memastikan implementasi gerakan ini secara konsisten di seluruh pemerintah daerah. Sementara Ombudsman mengawal kualitas pelayanan melalui pengawasan, tindak lanjut pengaduan, dan pemanfaatan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan.

Rini mengungkapkan bahwa wajah pelayanan publik tidak ditentukan oleh gedung megah atau teknologi canggih, melainkan dedikasi aparatur yang setiap hari melayani masyarakat. "Di tangan ASN dan seluruh penyelenggara pelayanan publik, kepercayaan masyarakat kepada negara dibangun," katanya.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh layanan publik ditransformasikan ke dalam layanan digital sehingga masyarakat tidak perlu mengantre berjam-jam. Kementerian PAN-RB saat ini mendorong layanan digital bersama komite percepatan transformasi pemerintahan digital.

"Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah, berintegritas, dan berorientasi kepada masyarakat," tuturnya.

GNPP, lanjut Rini, menjadi momentum mempercepat transformasi layanan digital. Simbol 24/7 merepresentasikan semangat pelayanan yang terus hadir, responsif, dan berkelanjutan. "Jadi masyarakat merasakan bahwa kita semua, para ASN, para birokrat, siap untuk setiap saat hadir melayani masyarakat," imbuhnya.

Tema GNPP yang diangkat adalah Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas. Rini menegaskan tema itu bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang tercermin dalam setiap kebijakan, layanan, dan tindakan aparatur negara. "Ketulusan akan melahirkan kepedulian, kecepatan akan menghadirkan kepastian, dan integritas membangun kepercayaan," jelasnya.

Rini menekankan bahwa GNPP bukan milik Kementerian PAN-RB semata, melainkan gerakan bersama seluruh penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilannya diukur dari semakin banyak masyarakat yang merasakan pelayanan yang lebih baik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi gebrakan Kementerian PAN-RB. Ia menyebut tiga variabel yang membuat negara bisa bertahan lebih dari 200 tahun: militer yang kuat, polisi dan intelijen yang solid, serta aparat pemerintahan yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. "Acara ini sebetulnya untuk memperkuat variabel ketiga, adanya civil service yang efektif dan efisien," ungkap Tito.

Menurutnya, selain integritas, sistem yang baik juga diperlukan untuk menciptakan layanan publik yang prima. Ia berharap kegiatan ini dipahami dan diimplementasikan dengan baik di daerah. "Semoga tidak menjadi seremonial, tetapi betul-betul rekan-rekan di daerah memaknai layanan publik sebagai kunci negara kita bisa survive," ujarnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membagikan pengalamannya meninjau dan mengurus pelayanan publik. Ia menyampaikan apresiasi terhadap pencanangan GNPP dan optimistis layanan publik ke depan akan semakin baik.

Pencanangan GNPP menjadi representasi komitmen bersama bahwa pelayanan publik harus selalu hadir, memberikan solusi, dan membangun kepercayaan masyarakat.