BPS Resmi Luncurkan Sensus Ekonomi 2026 di Jayapura, 5.355 Petugas Siap Datai Sektor Usaha

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura, Papua. Pencanangan itu dilakukan dalam rangkaian malam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tingkat regional Papua, Senin malam.

Amalia menjelaskan bahwa sensus tersebut merupakan pendataan lengkap sektor perekonomian yang akan dimulai secara door-to-door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. “BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap atau disebut Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya di Jayapura.

Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang telah menandatangani surat edaran bersama. Dokumen tersebut, menurut dia, telah disebarluaskan ke seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.

“Mendagri juga menyampaikan kepada semua kepala daerah bahwa Sensus Ekonomi merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD,” kata Amalia menirukan pernyataan Mendagri.

Di sisi lain, Amalia turut mengapresiasi komitmen seluruh gubernur di Tanah Papua yang telah menerbitkan surat edaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan mampu memastikan proses sensus berjalan lancar di wilayah tersebut.

Ia menambahkan, sebanyak 5.355 petugas Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua telah siap melakukan pencatatan perekonomian masyarakat. Jumlah tersebut, menurutnya, mencerminkan kesiapan sumber daya manusia yang memadai untuk menjangkau seluruh unit usaha di daerah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan urgensi sensus ini sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, setiap keputusan pembangunan harus bertumpu pada data yang valid dan komprehensif.

“Untuk itu, dalam momentum ini kami meminta seluruh kepala daerah di Tanah Papua mendukung Sensus Ekonomi 2026,” tegas Tito.