Presiden Prabowo Lantik Kepala BGN Baru dan Said Iqbal sebagai Penasihat Ketenagakerjaan

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah penyelenggara negara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore. Agenda pelantikan ini mencakup dua hal utama, yakni pergantian pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengangkatan seorang penasihat khusus presiden yang membidangi isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pelantikan pimpinan BGN dilakukan karena Presiden sebelumnya telah melakukan pergantian di institusi tersebut. “Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional yang oleh karena sesuatu hal, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo di kompleks gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Adapun Kepala BGN yang baru adalah Nanik Sudaryati Deyang, sementara posisi Wakil Kepala BGN akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Trenggono. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat struktur organisasi di lembaga yang menangani urusan gizi nasional tersebut.

Di sisi lain, agenda kedua yang tak kalah penting adalah pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal yang dikenal sebagai Presiden Buruh ini diminta langsung oleh Prabowo untuk membantu merumuskan kebijakan terkait nasib tenaga kerja di Tanah Air. “Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu,” jelas Prasetyo.

Langkah ini dinilai sebagai penegasan komitmen Presiden terhadap isu-isu perburuhan yang telah menjadi perhatian sejak awal masa pemerintahannya. Dengan pelantikan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan kalangan buruh dapat semakin terjalin erat demi terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.