Wayan Sudirta: Pemikiran Soekarno Masih Relevan Hadapi Gejolak Global dan Krisis Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menilai pemikiran Presiden pertama RI Soekarno tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, mulai dari gejolak geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, hingga persoalan penegakan hukum dan krisis etika publik. Dalam refleksi memperingati hari lahir Bung Karno yang jatuh pada 6 Juni, Wayan menyebut bahwa tokoh proklamator itu tidak hanya meninggalkan warisan sejarah berupa kemerdekaan, tetapi juga fondasi pemikiran yang kokoh dan abadi.

“Di tengah bangsa yang kini sedang diterpa badai geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, dan ujian penegakan hukum, pemikiran Soekarno berdiri tegak sebagai mercusuar yang tak lekang oleh waktu,” kata Wayan dalam pernyataannya pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia itu menjelaskan, warisan intelektual Soekarno bertumpu pada tiga gagasan besar yang saling terkait, yakni Marhaenisme, Pancasila, dan Trisakti. Menurut dia, Marhaenisme lahir dari keberpihakan Bung Karno terhadap rakyat kecil yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kolonialisme dan sistem ekonomi yang tidak adil. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sementara itu, Pancasila yang digali Soekarno dan disampaikan pada 1 Juni 1945 menjadi fondasi filosofis negara yang menyatukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. “Pancasila adalah fondasi yang memastikan negara ini berdiri untuk semua golongan, bukan untuk satu kelompok tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan menilai Trisakti yang diperkenalkan Soekarno pada 1964 menjadi strategi untuk menjaga kedaulatan bangsa melalui tiga pilar utama, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks geopolitik global saat ini, ia menegaskan Indonesia harus tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak menjadi alat kepentingan negara-negara besar. “Kepentingan nasional harus menjadi panglima dalam setiap perundingan internasional,” katanya.

Di bidang ekonomi, Wayan menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian nasional melalui penguatan industri dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil.