IISS Peringatkan Potensi Perang Nuklir AS-China Akibat Sengketa Taiwan

Konflik antara Amerika Serikat dan China yang dipicu oleh sengketa Taiwan berpotensi memicu perang nuklir terbuka. Dalam skenario terburuk, kedua negara adidaya itu diperkirakan akan melancarkan operasi militer besar-besaran yang menargetkan pusat komando dan sistem komunikasi lawan. Peringatan ini disampaikan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam laporan yang dirilis pada Kamis, 28 Mei lalu.

Laporan tersebut muncul hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan Shangri-La Dialogue akhir pekan ini di Singapura. Forum keamanan terbesar di Asia itu akan mempertemukan para pejabat pertahanan dan militer dari berbagai negara untuk membahas dinamika keamanan kawasan.

Lembaga riset yang berbasis di London itu menilai bahwa dunia kini berada di ambang perlombaan senjata nuklir baru. Kawasan Asia Pasifik, menurut IISS, telah menjadi pusat persaingan utama yang memicu kekhawatiran global.

“Negara-negara di kawasan ini, termasuk negara yang memiliki kepentingan strategis, tengah memperluas arsenal nuklir mereka. Sementara itu, negara yang tidak memiliki senjata nuklir justru meningkatkan kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Keduanya sama-sama mengganggu stabilitas strategis,” tulis IISS dalam laporannya.

Menurut lembaga tersebut, peningkatan kapasitas militer di kawasan tidak lagi terbatas pada penguatan pertahanan konvensional. Perkembangan ini sudah bergerak ke arah kemampuan serangan strategis yang dapat memicu eskalasi lebih luas dan sulit dikendalikan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Amerika Serikat maupun China belum memberikan tanggapan resmi atas temuan IISS tersebut.

Shangri-La Dialogue yang digelar IISS pada 29 hingga 31 Mei diperkirakan akan didominasi oleh sejumlah isu panas. Selain Taiwan, konflik di Iran serta ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat di kawasan Asia menjadi agenda utama. Konferensi informal ini akan dihadiri oleh para menteri, jenderal, kepala intelijen, diplomat, analis, hingga pelaku industri persenjataan.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan menyampaikan pidato dalam konferensi di Singapura pada Sabtu, 30 Mei. Sementara itu, China belum mengonfirmasi apakah Menteri Pertahanan Dong Jun akan hadir dalam forum tersebut.

Pertemuan ini berlangsung setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini. Kunjungan Trump ke Beijing itu menimbulkan kekhawatiran di Taipei mengenai komitmen Washington untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.

Beijing secara konsisten mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah menutup kemungkinan untuk mengambil alih pulau itu secara paksa. Meski demikian, pemerintah China juga menyatakan akan memprioritaskan “penyatuan secara damai.” Pemerintah Taiwan sendiri menolak klaim kedaulatan China.

Saat ini, China terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan memperbesar kehadiran militernya di sekitar pulau tersebut. Akibatnya, Taipei tetap berada dalam status siaga tinggi.

Penilaian IISS yang setebal 156 halaman itu mengkaji secara mendalam doktrin militer yang berkembang di kawasan serta kemungkinan skenario konflik di Taiwan. Dalam skenario tersebut, militer AS dan China diperkirakan memiliki tujuan yang berbeda. China berupaya menghalau AS dan sekutunya, sementara AS berusaha memperkuat ketahanan Taiwan. Namun, kedua pihak diperkirakan akan melancarkan operasi besar di berbagai ranah militer.

“Konflik dengan China berisiko meningkat, bahkan hingga level nuklir, mengingat pentingnya Taiwan bagi Beijing,” demikian isi dokumen tersebut.

“Untuk saat ini, hanya sedikit bukti publik yang menunjukkan bahwa kedua militer memiliki pemahaman tentang aturan pengaman yang diperlukan untuk mencegah, atau membatasi serangan terhadap pusat-pusat penting komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian masing-masing pihak,” lanjut dokumen itu.

“Risiko eskalasi nuklir dengan demikian akan terus membayangi dalam setiap konflik besar Amerika Serikat–China.”

Peneliti senior IISS Daniel Salisbury mengatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai isu nuklir dalam pertemuan terakhir Trump–Xi. Hubungan kedua negara dalam isu nuklir, menurutnya, masih sangat sulit dan penuh ketegangan.

Dalam konferensi pers, Salisbury menjelaskan bahwa selama Perang Dingin, AS banyak berdiskusi dengan Uni Soviet terkait pengendalian senjata dan pengurangan risiko. Namun, dialog semacam itu dengan China akan lebih rumit karena sebagian besar persenjataan nuklir China bersifat tertutup dan tidak transparan.

Meski demikian, baik AS maupun Rusia masih memiliki persenjataan nuklir yang jauh lebih besar dibanding China. Para pejabat AS dan analis pengendalian senjata menyebut China tengah memperluas dan meningkatkan kemampuan nuklirnya lebih cepat dibanding negara lain. Laporan Pentagon pada Desember lalu menyebut China diperkirakan akan memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030. Sementara itu, Federasi Ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan Rusia memiliki 4.400 hulu ledak aktif, Amerika Serikat 3.700, dan China memiliki 620 hulu ledak.

Di sisi lain, Taiwan masih menunggu persetujuan penjualan senjata dari AS yang dilaporkan oleh Reuters bernilai hingga 14 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp249,6 triliun. Penundaan ini bermula ketika Trump menyatakan bahwa ia belum memutuskan apakah akan menyetujui paket tersebut setelah bertemu Xi Jinping bulan ini.

Pada Kamis, 21 Mei lalu, Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat Hung Cao mengatakan dalam sidang subkomite anggaran pertahanan Senat bahwa terdapat penundaan penjualan senjata ke Taiwan. Hal itu dilakukan untuk memastikan AS memiliki amunisi yang dibutuhkan bagi Operation Epic Fury di Iran.

Sumber yang mengetahui masalah tersebut menyatakan bahwa Trump akan segera memutuskan penjualan senjata ke Taiwan. Namun hingga saat ini, belum ada informasi terbaru mengenai keputusan tersebut.

“Penjualan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses dan tidak berkaitan dengan Operasi Epic Fury,” kata sumber tersebut, merujuk pada perang yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada Februari. “Militer AS memiliki cukup amunisi, persenjataan, dan stok untuk mendukung seluruh tujuan strategis Presiden Trump dan lebih dari itu.”

Amerika Serikat terikat oleh Taiwan Relations Act 1979 untuk membantu Taiwan dengan kemampuan mempertahankan diri. Sejak pertemuan Trump dengan Xi, Washington menyatakan bahwa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah.