Pakar Unhas: DPRD Gowa Jangan Gegabah Gunakan Hak Angket Tanpa Data Faktual

Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah, mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa untuk tidak gegabah dalam menggunakan hak angket. Instrumen konstitusional itu, menurut dia, harus didasarkan pada data yang faktual dan objektif, bukan sekadar rumor atau sentimen politik yang berpotensi melahirkan fitnah dan merusak reputasi kepala daerah.

Hasrullah menegaskan bahwa setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap tuduhan terhadap kepala daerah memiliki bukti yang kuat dan otentik. Hak angket, kata dia, merupakan instrumen konstitusional yang semestinya digunakan secara profesional, bukan sebagai alat tekanan politik atau pembunuhan karakter terhadap seseorang.

“Yang perlu kita pertanyakan, apakah data-data itu sudah betul-betul faktual dan objektif? Kita sebagai anggota dewan harus bisa memilah. Kita tidak boleh hanya berdasarkan rumor, saksi, desas-desus, gosip, tanpa ada fakta yang sebenarnya,” ujar Hasrullah.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti yang sah dapat dikategorikan sebagai fitnah politik. Dampaknya tidak hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Menurut Hasrullah, menyebarkan informasi yang tidak benar merupakan dosa politik yang harus ditanggung oleh anggota dewan.

“Kalau hanya rumor, gosip, itu dalam kajian komunikasi tidak bisa dipercaya. Itu informasi yang sangat sumir. Dan kalau itu tidak benar, itu dosa politik yang harus ditanggung oleh anggota dewan,” jelasnya.

Sementara itu, Hasrullah juga mengimbau agar DPRD Gowa lebih mengedepankan pendekatan dialog dan musyawarah mufakat sebelum mengambil langkah politik yang berpotensi memperkeruh situasi pemerintahan daerah. Ia khawatir polemik hak angket justru memicu provokasi dan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Kenapa tidak melakukan musyawarah mufakat dulu? Jangan sampai kebencian terhadap seseorang membuat kita kehilangan objektivitas,” pungkasnya.

Meski demikian, Hasrullah menegaskan bahwa dirinya tidak membela pihak mana pun dalam polemik tersebut. Ia hanya mengajak para wakil rakyat untuk mengedepankan pemikiran kritis dan etika profesional dalam menjalankan tugas. “Critical thinking itu harus dikedepankan. Jadi anggota dewan itu harus cerdas dan punya etika,” bebernya.