Wamendagri Dorong Organisasi Kepemudaan Jadi Pemimpin Besar, Bukan Sekadar Pekerja Sosial

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan untuk tidak sekadar menjadi pekerja sosial, melainkan pemimpin besar yang mampu membaca dan menyelesaikan akar persoalan bangsa. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan dengan lima organisasi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, yang membahas rancangan kerja sama di berbagai bidang sosial.

Dalam audiensi tersebut, Agus menekankan bahwa kerja-kerja sosial tidak boleh berhenti pada kegiatan teknis semata. Menurutnya, setiap program harus memiliki arah besar yang jelas serta dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Saya ingin mengajak kalian menjadi pemimpin-pemimpin besar, bukan sekadar pekerja sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Agus meminta agar setiap organisasi menyusun program yang konkret dan terukur. Ia menegaskan pentingnya kejelasan sasaran, bentuk pelaksanaan, serta tujuan akhir dari setiap kegiatan yang direncanakan.

“Makanya saya minta konkret kalau bicara masalah program. Pemberdayaannya apa? Targetnya apa? Harus jelas,” tegasnya.

Selain itu, Agus menyoroti pentingnya data dalam pelaksanaan program sosial. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. “Data kita itu yang kemudian menjadi mandat Presiden,” kata Agus.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini memiliki tiga fokus utama: perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, dan pendirian Sekolah Rakyat. Menurutnya, selama ini Indonesia tidak memiliki data tunggal yang menjadi acuan bersama, sehingga program-program ekonomi dan sosial berjalan secara terfragmentasi.

“Tidak fokus sehingga pengentasan kemiskinannya tidak selesai,” sambungnya.

Di sisi lain, Agus mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengubah pola bantuan sosial dari yang bersifat pasif menjadi lebih produktif melalui pemberdayaan. Sekolah Rakyat, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sekolah Rakyat itu tujuannya Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan. Jadi kalau orang tuanya miskin, Presiden tidak ingin anaknya miskin,” jelas Agus.

Ia pun meminta para aktivis muda membangun kepemimpinan yang kuat dan strategis. “Kalian itu ingin jadi pemimpin bangsa, bukan ingin jadi pegawai negeri. Pikirannya harus besar, pikirannya harus strategis,” katanya.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI), dan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam (PP HIMI Persis). Masing-masing organisasi menyampaikan program yang telah dirancang, mulai dari bina desa, pendidikan karakter, literasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikososial, hingga relawan sosial.

Ketua Umum PB PII Amsal Alfian menyoroti krisis anak putus sekolah dan menyatakan kesiapan organisasinya untuk bekerja sama melalui program Sekolah Rakyat. Ia menyebut bahwa jaringan kader PII di daerah dapat membantu pendataan dan pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Kaderisasi PII bisa masuk ke Sekolah Rakyat untuk fokus dalam pendidikan karakter. Yang kedua, kita bisa merekomendasikan pelajar-pelajar yang putus sekolah agar bisa masuk ke sekolah-sekolah terdekat,” ujar Amsal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP GMNI Amir Mahfud mengusulkan Gerakan Nasional Literasi Kesejahteraan Sosial dan program 1.000 desa binaan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perwakilan UMJ, Sadam Sabili, menyampaikan rencana kegiatan bina desa oleh BEM UMJ.

Ketua Umum PP Pemuda PUI U Palahuddin Assopari memaparkan program relawan sosial, pemberdayaan UMKM, pesantren peduli, dan ketahanan pangan berbasis pesantren. Adapun Ketua Umum PP HIMI Persis Ghina Ainal Mardliyah memperkenalkan program Rumah Bangkit Cendekia, pendampingan ekonomi perempuan, layanan psikososial, bilik aduan perempuan Teman Aman, serta program Mutiara.