Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR Merespons: Loker Banyak Tapi Tak Terserap, Jangan-Jangan SDM Kita Enggak Kompeten?

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Zainul Munasichin mengungkapkan sejumlah kemungkinan mengapa rakyat Indonesia kesulitan mencari kerja.

Zainul menduga, salah satunya disebabkan oleh SDM Indonesia yang tidak kompeten, sehingga tidak terserap lowongan kerja (loker).

"Jangan-jangan memang kita ini enggak siap SDM yang kompeten. Lowongan kerja banyak tetapi enggak keserap, karena standar SDM kita ini enggak kompeten untuk bisa mengisi lowongan itu," ujar Zainul saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Selain itu, Zainul membeberkan, kondisi iklim usaha selaku sektor hulu juga harus baik, sehat, dan bagus.

Jika sektor hulunya sehat, maka tenaga kerja yang merupakan sektor hilir akan terbawa ke dalamnya.

"Tapi kalau sektor hulunya ini enggak bagus, iklim usaha kita ini enggak bagus, maka tidak akan ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas yang bisa diserap oleh pasar kerja kita," tuturnya.

Zainul pun mencontohkan kondisi iklim usaha berupa investasi di Indonesia.

Pada kuartal pertama 2025 ini, kata Zainul, investasi Indonesia meningkat hingga 15 persen.

Hanya saja, Zainul heran kenapa investasi yang masuk ke Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya.

"Rp 486 triliun dana masuk ke Indonesia investasi, tapi serapan tenaga kerjanya kecil, hanya 600.000. Kalau dibikin indeksnya, 1 tenaga kerja itu yang direkrut butuh Rp 700 juta investasi. Rp 700 juta investasi hanya merekrut 1 tenaga kerja. Kan mahal sekali," jelas Zainul.

Meski demikian, Zainul menduga, bisa saja investasi yang masuk memang bukan padat karya, melainkan padat modal.

Dia mengatakan, sektor pertambangan adalah contoh padat modal, di mana investasi Rp 1 triliun hanya akan menyerap 5.000 tenaga kerja.

Sedangkan di sektor pertanian, investasi Rp 1 triliun bisa menyerap 150 ribu tenaga kerja.

Lalu, Zainul juga memprediksi uang investasi banyak yang terbuang karena mengurus perizinan hingga dipalak ormas.

"Yang kedua, mungkin padat karya mungkin, tapi karena proses birokrasi kita ini tidak mendukung untuk itu, maka banyak dana yang bocor. High cost. Uang investasi yang harus dipakai untuk kegiatan produksi habis ke mana-mana itu ngurus perizinannya mahal, termasuk kena ormas-ormas yang mengganggu itu," kata Zainul.

Sebagai informasi, jumlah pengangguran di Indonesia pada 2025 mencapai 7,28 juta orang atau setara dengan 4,76 persen.

Apabila dirinci, profil pendidikan pengangguran di Indonesia terdiri dari lulusan SD hingga sarjana. 

Dari data yang ditampilkan, sebanyak 2.422.846 lulusan SD dan SMP yang menganggur.

Kemudian, ada 2.038.893 lulusan SMA yang menganggur. Lalu, ada 1.628.517 lulusan SMK yang menganggur.

Baca juga: Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor ke Papua, PDIP Harap Bisa Bawa Keadilan

Selanjutnya, ada 1.010.652 lulusan universitas yang menganggur, dan terakhir sebanyak 177.399 lulusan diploma yang menganggur.

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang saat ini bekerja sebanyak 145,77 juta orang. 

Dari jumlah itu, ada 38,67 persen yang bekerja di sektor formal dan 56,57 persen pekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran).

Sumber: Kompas