Akhirnya Muncul! Mantan Rektor UGM Komentari Polemik Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Begini Katanya

MURIANETWORK.COM - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno turut berkomentar soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pratikno menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah menjadi pihak yang paling berwenang untuk menjelaskan dan menjawab tudingan tersebut.

"Biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan, kita percaya penuh," kata Pratikno kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Pratikno meminta publik untuk menanyakan kebenarannya pada pihak kampus sebagai lembaga yang menerbitkan ijazah.

"Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah utu. Kita lihat jawabannya seperti apa," ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Ada Jejak Pratikno di Misteri Ijazah Jokowi, Mendikdasmen Jangan Tinggal Diam!

Polemik soal keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo belum juga mereda.

Di tengah derasnya keraguan publik, nama mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, kini mulai disorot terkait dugaan keterlibatannya dalam keabsahan ijazah Jokowi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, secara terbuka menuding bahwa Pratikno adalah sosok yang "menukangi" kehadiran ijazah Jokowi yang kini ramai dipermasalahkan.

Tudingan itu dilontarkan Muslim melalui kanal YouTube MRohman Official pada awal Maret lalu, dan kembali menguat di tengah ribut-ribut terbaru.

Pratikno, yang menjabat Rektor UGM pada periode 2012-2017, bertepatan dengan momen Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 saat nama Jokowi melejit di kancah nasional.

Tak heran, dugaan adanya peran besar Pratikno dalam menyiapkan legitimasi akademik Jokowi mencuat.

Apalagi setelah Pratikno diberi posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara selama dua periode Jokowi, dan kini berlanjut sebagai Menko PMK di kabinet Prabowo-Gibran.

"Pratikno seperti memegang rahasia besar tentang Jokowi," ungkap Muslim Arbi.

Keterlibatannya disebut bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari bangunan besar narasi politik Jokowi yang kini juga merambah ke Gibran Rakabuming Raka.

Tekanan terhadap Pratikno makin kuat setelah aktivis demokrasi, Agustio Sulisto, menyatakan dugaan ijazah palsu ini bukan sekadar bisik-bisik liar, melainkan sudah diajukan melalui jalur hukum oleh Eggi Sudjana.

Namun hingga kini, Jokowi belum pernah hadir di persidangan untuk menjawab langsung, sementara pembelaan lebih banyak dilakukan melalui institusi seperti UGM, dengan Pratikno sebagai salah satu pembelanya.

"Jika dugaan ini benar, Pratikno, sebagai konseptor politik utama Jokowi, akan kehilangan kredibilitas total," kata Agustio.

Ia menambahkan, isu ini bahkan mulai menyeret perhatian publik terhadap keaslian latar belakang pendidikan Gibran sendiri, memperlihatkan betapa dalamnya krisis kepercayaan yang bisa muncul.

Sikap diam Pratikno terkait tudingan ini memperparah situasi.

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, bahkan menilai bahwa keengganan Pratikno berbicara terbuka semakin mempertebal kecurigaan publik.

Padahal, Pratikno kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jika kasus ini tidak dituntaskan, Indonesia akan dikenang dunia sebagai negara yang gagal menyelesaikan perkara sederhana dan berisiko tercatat di Guinness World Records," tegas Sugiyanto.

DIKETAHUI, Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi itu saat ini telah sampai dibawa ke ranah hukum.

Seorang warga bernama Komarudin melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada Mei 2025.

Dalam tuntutannya, Komarudin juga menuntut UGM membayar kerugian materiil sebesar RP 69 triliun dan kerugian immateriil Rp 1.000 triliun.

Dalam gugatan tersebut, Komarudin menuding UGM melakukan perbuatan melawan hukum karena dinilai membiarkan kegaduhan soal keaslian ijazah Jokowi tanpa klarifikasi terbuka.

Ia juga mengaitkan polemik ini dengan gangguan terhadap kestabilan ekonomi nasional.

Menanggapi hal itu, UGM menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Pihak universitas menegaskan bahwa mereka memiliki bukti-bukti terkait dengan status Jokowi di lingkungan UGM dan akan menyampaikannya dalam proses persidangan.

UGM juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi tidak berdasar dan telah dibantah dengan bukti akademik yang ada.

Respons Muhammadiyah

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan pihaknya belum membicarakan ihwal polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan ramai dipermasalahkan masyarakat.

Menurut Busyro saat ini masih banyak permasalahan lain yang masih dibahas.

"Muhammadiyah belum membicarakan masalah ini karena masih banyak masalah lain," kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Busyro menegaskan Muhammadiyah sebatas mengikuti proses-proses hukum yang saat ini sedang ditempuh.

"Dan itu kita menunggu proses-proses yang diajukan oleh mereka yang concern ini untuk bisa diproses lewat pengadilan dengan harapan polisi, jaksa, dan hakim itu berada dalam posisi yang betul-betul kita kawal," kata Busyro.

Ia menyampaikan Muhammadiyah menghargai sikap masyarakat yang memang concern terhadap polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI tersebut. Asalkan, lanjut Busyro, hal tersebut akuntabel.

"Jadi kalau ada masyarakat yang concern bidang itu ya kita hargai. Asal akuntabel," kata Busyro.

Puluhan Saksi Diperiksa

Polda Metro Jaya kekinian telah memeriksa sebanyak 24 saksi terkait laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi terkait kasus tuduhan ijazah palsu.

Saksi yang sudah dimintai keterangannya di antaranya Roy Suryo hingga Dr Tifa.

"Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman diproses penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Ade Ary menjelaskan laporan Jokowi pada Rabu (30/4) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berawal adanya sebuah video di media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Kronologis perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan yakni pelapor selaku korban mengetahui adanya video fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik pelapor," kata Ade Ary.

Kemudian, pelapor meminta asisten pribadinya dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik.

"Sebagaimana yang dinyatakan di antaranya oleh pelapor yaitu berinisial RHS, RSN, TT, ES, dan KTR," kata Ade Ary.

Atas dasar itulah kata Ade Ary, pelapor membuat laporan. Dalam laporannya, Jokowi disebut telah membawa sejumlah barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik.

"Antara lain ada satu buah 'flashdisk' berisikan 24 link video youtube dan konten pada media sosial X, kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada 'print out' legalisir dan juga ada fotokopi 'cover' dari skripsi dan lembar pengesahan," katanya.

Kemudian, saat dikonfirmasi mengenai siapa terlapor dalam kasus ini, Ade Ary menyebutkan masih dalam tahap penyelidikan.

Sumber: Suara