OJK dan BEI Rampungkan Empat Agenda Reformasi Transparansi Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KSEI baru saja merampungkan empat agenda penting. Agenda ini intinya untuk menggenjot transparansi pasar modal kita. Nah, poin-poin yang sudah selesai ini merupakan bagian dari proposal yang diajukan ke penyedia indeks global macam MSCI.

Menurut Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, keempat agenda itu masuk dalam 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi yang dicanangkan awal Februari lalu. "Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target," ujar Hasan lewat keterangan resminya, Jumat (3/4/2026).

Ia menambahkan, langkah OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) ini sejalan dengan standar global. Bahkan, dalam beberapa hal, posisi Indonesia dianggap lebih unggul, terutama soal ketersediaan data kepemilikan di atas 1 persen.

"Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor," kata Hasan.

Lalu, apa saja empat agenda yang sudah kelar itu? Pertama, publik sekarang bisa mengakses data kepemilikan saham di atas 1 persen untuk perusahaan tercatat. Kedua, ada implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). Ketiga, klasifikasi investor dalam data KSEI diperinci jadi 39 tipe. Dan keempat, batas minimum free float dinaikkan jadi 15 persen lewat penyesuaian Peraturan BEI.

Tak cuma itu, transparansi juga dikuatkan dengan ketersediaan data Pemilik Manfaat untuk pemegang saham yang menguasai 10 persen atau lebih.

Di sisi lain, BEI sendiri sudah memberlakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A per 31 Maret lalu. Aturan baru ini tak hanya menaikkan batas free float, tapi juga mengatur definisi dan klasifikasinya, khususnya untuk IPO.

Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, bilang langkah ini sekaligus upaya menyelaraskan diri dengan praktik terbaik bursa internasional.

"Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global," jelas Jeffrey.

Harapannya jelas: likuiditas pasar jadi lebih sehat dan proses penemuan harga (price discovery) meningkat. Pada akhirnya, ini semua demi menjaga kepercayaan investor dan mendongkrak kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia.

Nah, untuk memastikan aturan baru ini berjalan mulus, BEI sudah menyiapkan serangkaian sosialisasi. Roadshow, pendampingan, sampai penyediaan hot desk disiapkan untuk membantu perusahaan tercatat. Mereka juga memberi masa transisi agar emiten punya waktu menyesuaikan diri.

Sementara itu, perubahan juga terjadi pada Surat Keputusan Direksi tentang Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (SK LBRE). Perubahan yang efektif 1 Mei nanti ini mewajibkan pengungkapan informasi lebih detail. Mulai dari kepemilikan di atas 5 persen, afiliasi pengendali, sampai kepemilikan direksi dan komisaris harus dilaporkan.

Uniknya, untuk data Pemilik Manfaat di atas 10 persen, informasinya tidak dipublikasi secara terbuka. Data itu hanya bisa diakses oleh pihak berkepentingan yang mengajukan permintaan resmi ke Bursa. Sedangkan untuk kepemilikan di atas 5 persen, semua informasi dipublikasi kecuali Single Investor Identification (SID) yang dianggap rahasia.

Soal High Shareholding Concentration (HSC), Indonesia mengadopsi praktik yang sudah jalan di Hong Kong. Intinya, BEI akan mengumumkan ke publik jika kepemilikan saham suatu perusahaan terpusat di segelintir investor. Informasi HSC ini nantinya bisa diakses di situs BEI.

Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menegaskan langkah ini untuk transparansi dan perlindungan investor.

"KSEI melakukan distribusi informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi dan tipe investor yang informasinya dapat diakses melalui website BEI pada halaman pengumuman," papar Samsul.

Dengan 39 klasifikasi investor yang baru, pasar modal Indonesia kini setara dengan bursa global lainnya dalam hal transparansi data. Semua ini, pada akhirnya, adalah upaya besar-besaran untuk membangun kepercayaan. Dan tentu saja, menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di sini.