Politisi Demokrat Utimatum Kapolri Bebaskan 583 Demonstran yang Ditahan

MURIANETWORK.COM  - Demo besar-besaran yang berunjung pada kerusuhan, ternyata hingga kini ada hal yang belum beres.

Polisi masih menahan ratusan orang demonstran, dengan berbagai alasan.

Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menyorotinya.

Benny mengaku prihatin, di era demokratisasi ini polisi masih bersikap seperti dulu.

Karena itu Benny mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera membebaskan para pendemo yang ditahan terkait aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu tersebut. 

Menurut Benny, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Hal ini, kata Benny harus dipahami polisi, bahwa tak zaman lagi main tangkap.

"Saya minta Kapolri, untuk pertama bebaskan semua tahanan yang terlibat dalam kasus aksi demonstrasi akhir Agustus lalu," kata Benny dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (16/9/2025).

Benny juga menyoroti laporan adanya tiga orang yang disinyalir hingga saat ini masih belum ditemukan pasca demonstrasi tersebut. 

Ia meminta Kapolri untuk bertindak cepat dan transparan dalam mengusut keberadaan mereka.

"Kedua, menemukan sampai dapat orang-orang yang hingga sekarang ditengarai masih hilang," ujar Benny.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa dari 5.000 orang yang sempat diamankan saat demo, sebanyak 4.800 di antaranya telah dibebaskan dan dipulangkan.

Meski mayoritas pendemo telah dipulangkan, masih ada 583 orang ditahan. 

Yusril menjelaskan mereka diduga kuat melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat masih ada tiga orang yang belum ditemukan pasca demontrasi pada 31 Agustus 2025 di wilayah Jakarta.

Ketiga orang hilang tersebut teridentifikasi berdasarkan laporan melalui posko pengaduan yang dibentuk oleh KontraS sejak 1 September 2025. 

Kabar terakhir ketiga orang itu berada di dua wilayah yakni Glodok, Jakarta Barat dan Kwitang, Jakarta Pusat.

KontraS menyatakan ketiga orang yang masih hilang itu adalah Bima Permana Putra yang hilang sejak 31 Agustus 2025, kabar terakhir berada di sekitar Glodok, Jakarta Barat. 

Lalu, Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputradewo, yang juga hilang sejak 31 Agustus 2025. 

Keduanya diketahui terakhir berada di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

Terkait hal ini, Benny mengatakan pembentukan Tim Pencari Fakta independen oleh Komnas HAM perlu didukung. 

Menurutnya, Tim Pencari Fakta Independen dapat bekerja secara objektif untuk mengungkap penyebab kerusuhan dan potensi penunggang gelap dalam aksi unjuk rasa itu.

"Ketiga, Tim Pencari Fakta harus mengungkapkan secara obyektif apa yang memicu aksi kekerasan dan kelompok-kelompok yang menunggangi," ucap Benny.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama lima lembaga HAM nasional membentuk Tim Independen Pencari Fakta bersama Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Benny memastikan DPR akan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengungkapan fakta mengenai kasus-kasus yang terjadi buntut rangkaian demonstrasi masyarakat beberapa waktu lalu.

“DPR akan lebih membuka diri dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja Tim Pencari Fakta independen" imbuhnya

Sumber: Wartakota