LENGKAP! Isi Pidato Habibie di MPR Saat Negara Akui Pemerkosaan Massal 98

MURIANETWORK.COM - Negara melalui Presiden ketiga RI BJ Habibie pernah mengakui rangkaian kasus kekerasan dan pemerkosaan massal terhadap perempuan selama kerusuhan Mei 1998 sebelum kejatuhan Presiden kedua RI Soeharto.

Pidato Habibie itu pun diingatkan kembali oleh sejumlah pihak, termasuk eks Menkumham Yasonna H Laoly, merespons pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.

Pidato itu disampaikan Habibie di hadapan parlemen dalam Sidang Umum MPR 16 Agustus 1998. 

Dalam pidato pertamanya sebagai presiden usai dilantik menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri, Habibie juga menyinggung rangkaian kerusuhan pada Mei 1998 itu.

"Mereka juga masih dibayang-bayangi huru hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998," kata Habibie dalam video yang diunggah akun YouTube AP Archive 22 Juli 2015, dikutip Senin (16/6).

"Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan, dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual, terhadap kaum perempuan, terutama dari etnis Tionghoa," imbuh Habibie.

Habibie menilai seluruh insiden kerusuhan dan kekerasan seksual itu sangat memalukan bagi Indonesia. Dia pun mengutuk perbuatan tersebut.

"Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut," kata pria berlatar belakang teknokrat tersebut.

Belakangan setelah berbagai kritik muncul, di dalam keterangan resminya yang diterima Senin siang, Fadli membantah telah menyangkal bentuk kekerasan seksual massal pada Mei 1998 itu. 

Dia mengaku hanya menekankan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan 13-14 Mei menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998, tidak punya data pendukung yang solid.

Fadli berkata, laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) tak memiliki data yang solid. 

Fadli mengatakan, hasil laporan itu hanya menyebut angka, namun tanpa nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian.

"Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku," kata dia yang juga dikenal sebagai politikus Gerindra itu.

Sementara itu pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil kesimpulan secara cepat.

"Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin.

Ia meminta agar publik memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut. 

Hasan menyebut sejarawan yang menggawangi tim penulisan ulang sejarah ini merupakan mereka yang memiliki kredibilitas tinggi.

"Kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah, kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya," ucapnya.

Berikut kutipan lengkap dari Habibie terkait aksi kekerasan dan kerusuhan saat 1998 yang disampaikannya dalam Sidang Umum MPR tersebut:

Mereka juga masih dibayang-bayangi huru-hara massa yang dipicu gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. 

Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut bahkan disertai tidak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa.

Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. 

Sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut.

Dengan demikian, secara tegas kita telah meninggalkan tahap keraguan secara konsepsional, yang selama ini menganggap hak asasi manusia sebagai produk budaya yang berasal dari barat.

Berkaitan dengan kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia tersebut, melalui forum yang mulia ini atas nama pemerintah, saya menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah pada masa lalu.

[DOC]

Sumber: CNN