Jika Gibran Dimakzulkan, Dua Nama Ini Disebut Cocok Jadi Wapres!

MURIANETWORK.COM - Pegiat media sosial, Nicho Silalahi kembali bicara terkait wacana adanya pemakzulan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Nicho Silalahi menyebut beberapa nama yang pantas maju menggantikan posisi dari Gibran.

Ada dua nama yang menurutnya pantas dari untuk menduduki posisi Wakil Presiden.

Nicho Silalahi menyebut nama Andika Perkasa dan Prananda Prabowo yang pantas duduk di posisi nomor kedua RI.

Adapun alasan dua nama ini sebut cocok menggantikan posisi Gibran disebut basis Partai serta memiliki loyalitas yang berani mati.

“Jika @gibran_tweet di Makzulkan maka Om Andika Perkasa ataupun Om Prananda Prabowo yang paling pantas untuk menggantikan Posisinya,” tulisnya dikutip Jumat (9/5/2025).

“Sebab Kedua Orang ini Memiliki Basis Partai Yang Mengakar Serta Loyalis Berani Mati, Belum Lagi Suara @PDI_Perjuangan di Parlemen Terbesar,” tuturnya.

Lanjut, Nicho memaparkan Andika Perkasa dan Prananda Prabowo memiliki karakter yang kuat.

Ia pun menyindir bahwa kedua ini orang bukan merupakan anak haram konstitusi.

“Karakter kedua orang ini sangat kuat, memiliki Integritas serta sangat mumpuni untuk mendampingi pak @prabowo,” sebutnya.

“Dan yang pasti mereka bukan Anak Haram Konstitusi, Ia ga @Gerindra?” terangnya.

👇👇

Jika @gibran_tweet di Makzulkan maka Om Andika Perkasa ataupun Om Prananda Prabowo yang paling pantas untuk menggantikan Posisinya, Sebab Kedua Orang ini Memiliki Basis Partai Yang Mengakar Serta Loyalis Berani Mati, Belum Lagi Suara @PDI_Perjuangan di Parlemen Terbesar.… https://t.co/GgW7BueyEj pic.twitter.com/XYfEpci8C2

Angin Pemakzulan Gibran Berhembus Sejak Februari

Jabatan Wakil Presiden yang dipegang Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo terus menuai polemik. 

Dimulai dari cawe-cawe Jokowi diujung masa jabatannya hingga adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Gibran dapat mencalonkan diri sebagai cawapres dengan dasar pengalaman sebagai kepala daerah meski belum berusia 40 tahun.

Keputusan MK ini dinilai cacat hukum dan dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menghukum Anwar Usman dengan pencopotan dari jabatan Ketua MK. 

Beberapa kalangan, terutama dari kubu oposisi dan kelompok masyarakat sipil mulai menyerukan pemakzulan atau pemberhentian Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Salah satunya oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini termasuk permintaan pemberhentian Gibran sebagai wakil kepala negara.

Tuntutan pemakzulan ini berada diurutan terakhir dalam isi surat pernyataan tersebut yang berbunyi "Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman".

Surat pernyataan itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

Di dalam Forum Purnawirawan TNI tersebut ada Wakil Presiden RI Era Soeharto tahun 1993-1998, Try Sutrisno dan Mantan Menteri Agama, Fachrul Razi yang turut menandatanganinya.

Isu Pemakzulan Gibran Menutup Kepuasan akan Kinerja Pemerintahan Prabowo

Di tengah upaya bangsa menata transisi pemerintahan, publik kembali disuguhi drama politik dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Isu pemakzulan ini dinilai akan menutup kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi sebetulnya tadi, kembali kepada penilaian kinerja pemerintah yang lebih dari 80 persen dinilai masyarakat, itu kan terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media. Jadi, rendahnya (sisa suara masyarakat) masuk mengisi ingin memberikan masukkan kepada pemerintah. Jadi, ketutup itu yang 80 persen sehingga masyarakat mendengar itu suara seluruh,” katanya Jendral Purn AM Hendropriyono dalam tayangan Youtube Rhenald Kasali pada 4 Mei 2025.