OLEH: SUGIYANTO EMIK*
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali bertemu dengan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah momen yang sarat makna politik. Pertemuan berlangsung ketika Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Solo dan menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Jokowi pada Minggu malam, 20 Juli 2025.
Keduanya kemudian menikmati makan malam bersama di sebuah warung bakmi Jawa dalam suasana yang hangat dan santai. Alunan musik keyboard tunggal dan lagu yang dibawakan oleh Giring Ganesha menambah semarak pertemuan tersebut. Sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Kedekatan antara Prabowo dan Jokowi pasca Pilpres 2024 bukanlah hal yang mengejutkan. Jokowi dinilai berperan besar dalam mengantarkan kemenangan Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo secara terbuka mengakui kontribusi tersebut, bahkan meneriakkan yel-yel “Hidup Jokowi” di hadapan publik. Ini menunjukkan adanya pergeseran besar dalam lanskap politik nasional, mengingat keduanya pernah menjadi rival sengit dalam dua kontestasi Pilpres sebelumnya.
Pertemuan mereka kini menjadi simbol rekonsiliasi yang kuat, membawa pesan persatuan dan kesinambungan. Namun demikian, mungkin tidak semua pihak menyambut kedekatan ini dengan antusias. Sebagian pendukung Prabowo, khususnya mereka yang sejak 2014 dan 2019 menjadikannya simbol oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, boleh jadi merasa kecewa.
Ada banyak kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam barisan oposisi terhadap pemerintahan mantan Presiden Jokowi. Harapan mereka terhadap perubahan dan sikap oposisi yang tegas tampaknya belum sepenuhnya terwujud.
Kedekatan yang terbangun antara Prabowo dan Jokowi bisa saja dinilai terlalu demonstratif dan kurang sensitif terhadap luka politik masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo dituntut untuk bersikap bijaksana dan strategis dalam mengelola harapan publik. Ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga harus tampil sebagai figur pemersatu yang memahami dinamika emosional masyarakat serta mampu menjembatani beragam aspirasi yang ada.
Kepemimpinan yang inklusif menjadi kunci agar tidak muncul rasa keterasingan, terutama dari kelompok yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Simbol-simbol politik yang menyejukkan dan narasi yang merangkul perlu terus dikedepankan demi menjaga keseimbangan psikologis masyarakat.
Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 diraih dengan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan data KPU, pasangan ini memperoleh sekitar 96 juta suara, atau 58,6% dari total suara sah nasional. Ini menunjukkan bahwa kemenangan mereka tidak hanya didukung oleh satu kelompok politik, melainkan mencerminkan keberagaman?"baik dari kubu pendukung Jokowi maupun mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintah sebelumnya.
Banyak di antara pendukung Prabowo tetap setia karena percaya akan adanya visi perubahan yang dibawanya. Mereka bersedia menerima kenyataan bahwa Prabowo pernah menjadi bagian dari kabinet Jokowi dan kini didukung oleh Jokowi, meskipun keduanya pernah berseberangan secara politik dalam dua pilpres sebelumnya.
Dalam konteks ini, Prabowo harus mampu menempatkan diri di atas loyalitas politik jangka pendek. Pemerintahannya perlu dilihat bukan sebagai kelanjutan dari satu rezim semata, melainkan sebagai bentuk integrasi dan rekonsiliasi berbagai kekuatan bangsa. Jika keseimbangan ini dijaga dengan cermat, Prabowo tak hanya akan berhasil sebagai presiden secara administratif, tetapi juga akan dikenang sebagai negarawan yang mampu memimpin bangsa melewati masa transisi dengan damai, bermartabat, dan penuh harapan.
Harapan publik terhadap Presiden Prabowo sangat besar. Ia harus memimpin dengan adil, bijaksana, dan proporsional, termasuk dalam menyikapi para mantan presiden. Penghormatan tentu perlu diberikan, namun harus tetap dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak personalistik.
Pada akhirnya, legitimasi tertinggi tetap berasal dari rakyat. Prabowo terpilih karena mandat langsung dari rakyat, bukan semata karena dukungan dari tokoh tertentu. Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau partai mana pun.
Sebagaimana Jokowi pada awal pemerintahannya juga didukung penuh oleh PDIP, namun pada akhirnya ia memilih lebih mendekat kepada rakyat, bukan kepada partai atau yang lainnya. Presiden Prabowo pun perlu mengambil sikap serupa?"menempatkan rakyat sebagai penentu utama arah kebijakan dan arah bangsa. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Presiden Prabowo juga harus menunjukkan warna kepemimpinannya sendiri. Jangan sampai muncul persepsi bahwa Prabowo hanyalah perpanjangan dari Jokowi, atau bahwa pemerintahannya berada di bawah bayang-bayang mantan presiden tersebut. Kedekatan yang proporsional terhadap Jokowi perlu dibangun, sebagaimana juga pentingnya menjalin hubungan baik dengan para mantan presiden lainnya.
*Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat).
Artikel Terkait
Agar Kasus Ijazah Jokowi Tak Berlarut-larut, Mantan Ketua MK Sarankan Mediasi Penal di Kejagung
Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo: Simbol Rekonsiliasi atau Luka Lama yang Belum Sembuh?
20 Tahun Dua Standar: Tom Lembong Dihukum, 84 Skandal Gula Rp 31,6 Triliun Malah Dibiarkan
DPR: Pemerintah Tak Wajib Melindungi Satria Arta Kumbara