Dualisme Muktamar PPP, Agus Suparmanto Gerak Cepat Daftar ke Kemenkum

Agus Suparmanto mengatakan pihaknya akan segera mendaftarkan hasil Muktamar ke X PPP ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Versi yang didaftarkan adalah yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

“Kami akan lakukan segera mendaftarkan ke Kumham ya, segera mungkin,” kata Agus usai acara tasyakuran kubu pendukungnya yang mengeklaim kemenangan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Agus juga menanggapi adanya klaim dari kubu Plt Ketum PPP periode 2020-2025 Muhamad Mardiono terkait kepemimpinan partai. Kubu Mardiono mengatakan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi saat Muktamar Sabtu malam.

“Jadi pada dasarnya sesuai yang rekan-rekan lihat hari ini dijelaskan oleh panitia bahwa prosesnya muktamar dari awal sampai akhir telah dijelaskan secara detail dan clear. Apabila terjadi klaim, ya itu hak warga negara untuk mengklaim, tapi memang kita mengikuti aturan yang terlaku,” kata Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan dirinya terbuka untuk komunikasi dan siap membentuk kepengurusan partai bersama tim formatur.

“Saya rasa begini, saya terbuka silahkan. Kami ini sebagai manusia tetap Allah saja memaafkan kita, masa sesama kita tidak saling memaafkan,”tutur Agus.

“Jadi, dalam hal ini kita terbuka, baik itu nanti ada komunikasi, pus silahkan. Nanti kita akan adakan otomatis tidak hanya saya ya, tim, dan ini membentuk organisasi. Ini akan adakan formatur, kita akan bahas dengan formatur,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pihaknya akan meneliti kembali atas hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, Muktamar tersebut menghasilkan dua ketua umum yang saling mengklaim diri menang secara aklamasi.

"Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai," kata Supratman kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu (28/9/2025) malam.

Supratman mengaku, belum mendapatkan laporan resmi terkait perpecahan PPP. Selama ini, ungkapnya, informasi yang ia dapat hanya berasal dari media massa.

"Ya nanti akan kita lihat. Kita lihat semuanya karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa," ujarnya.

Dia mengatakan Kementerian Hukum akan bijak dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan sebelum proses verifikasi tuntas. Ia memastikan, tidak akan tergesa-gesa dan bertindak sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak.

"Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik yah," paparnya.

Diketahui, Muktamar X PPP 2025 menghasilkan dua ketua umum yang saling mengklaim diri menang secara aklamasi.

Pertama, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025). Ia terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut.

"Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, dalam konferensi pers yang digelar usai muktamar, Sabtu (27/9/2025) malam.

Kemudian, tak berselang lama, Agus Suparmanto juga mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Muktamar X, Jakarta, Minggu (28/9/2025) dini hari. Eks Menteri Perdagangan itu terpilih secara aklamasi hasil dari musyawarah mufakat seluruh pemilik suara yang hadir.

Selanjutnya Agus bersama 12 anggota Tim Formatur diwajibkan menyusun kepengurusan maksimal 30 hari ke depan. Di antaranya ada nama-nama jajaran kepengurusan DPP periode sebelumnya, yakni Romahurmuziy, KH Musyafa Nur, dan Rusman Ya'qub.

Sumber: inilah

Foto: Ketua Umum PPP terpilih Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen salam komando usai terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjen PPP.(Foto: Dok-ppp)