Pemprov DKI Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta pada 2027

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, langkah ini diambil untuk mempermudah akses transportasi bagi warga Kepulauan Seribu sekaligus mengintegrasikan layanan dengan sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan.

"Yang pertama, kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota/kabupaten, kota yang ada di Jakarta maupun Kepulauan Seribu itu, transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien," kata Pramono saat peluncuran Call Center 1500813 Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Dengan pengalihan ini, pengelolaan transportasi tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan, melainkan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Transjakarta. Pramono berharap langkah ini memberikan kepastian layanan bagi warga Kepulauan Seribu yang bepergian ke daratan Jakarta maupun sebaliknya.

"Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah Transjakarta," ujarnya.

Skema ini diharapkan memudahkan warga Kepulauan Seribu mengakses berbagai wilayah di Jakarta, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Selatan. Selain itu, kepastian jadwal perjalanan juga menjadi perhatian utama.

"Sehingga dengan demikian, warga di Kepulauan Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Kepulauan Seribu," tuturnya.

"Dan juga ketika mereka kembali, ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Transjakarta," kata Pramono.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI mewujudkan sistem transportasi publik yang semakin terintegrasi dan memberikan akses yang setara bagi seluruh warga Jakarta.