DPR Dorong Pembentukan Badan Supervisi Khusus dalam RUU Satu Data Indonesia

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyatakan pihaknya masih terus merumuskan mekanisme pengawasan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan terkait penggunaan dan akses data nasional oleh pihak asing.

Untuk memperkuat sistem pengelolaan data nasional, Martin mendorong pembentukan lembaga khusus yang diberi nama Badan Supervisi Satu Data Indonesia (SDI). Lembaga ini dirancang sebagai instrumen pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data nasional secara keseluruhan.

“Kita masih rumuskan soal itu berdasarkan masukan yang masuk. Termasuk soal pengawasan. Saya sudah usulkan agar dibentuk Badan Supervisi SDI,” kata Martin kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Menurut Martin, tugas pokok Badan Supervisi SDI berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menjelaskan bahwa tidak semua data yang akan diintegrasikan dalam satu data Indonesia bersifat numerik. Data geospasial, misalnya, juga menjadi bagian penting yang perlu disinkronisasikan dengan data numerik.

“Tupoksinya beda. BPS itu salah satu sumber data untuk satu data Indonesia. Sebab, banyak juga data-data yang bukan numerik, seperti data geo-spasial yang nantinya menjadi bagian dari satu data Indonesia dan disinkronisasi dengan data numerik,” ujarnya.

Sementara itu, Martin menargetkan RUU SDI dapat rampung pada tahun ini. Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.

“Kita usahakan bisa rampung, agar integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik sebagai dasar pengambilan kebijakan (evidence-based policy),” kata dia.