KPK Periksa 13 Saksi, Kembangkan Kasus Gratifikasi dan TPPU Bupati Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap pengusaha Citra Yulia Margareta (CYM) dalam kasus yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko. Pemanggilan ini dilakukan setelah penyidik sebelumnya menggeledah rumah yang bersangkutan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Citra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. “Saksi terkait pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo,” jelasnya kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Pemeriksaan terhadap Citra berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur. Namun, ia bukanlah satu-satunya pihak yang dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada hari yang sama. KPK turut memanggil dua belas saksi lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, hingga kepala desa.

Para saksi tersebut antara lain Nofita Septiarini dan Bella yang berprofesi sebagai wiraswasta, Dyah Ayu Puspitaningarti selaku Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, serta Moh Syaifuddin Zuhri yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di dinas yang sama. Dari lingkungan rumah sakit, penyidik juga memanggil Mujib Ridwan yang pernah menjabat Wakil Direktur Administrasi RSUD Dr. Harjono S Ponorogo periode 2023–2025.

Selain itu, turut dipanggil Septa Melinasari yang berstatus sebagai ASN, Mietha Ferdiana Putri selaku Sekretaris Dinkes Ponorogo, Budi Darmawan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Ponorogo, serta Mahfud yang bertugas di Bagian Umum Setda setempat. Dua saksi lainnya adalah Akhmah Tontowi yang berprofesi sebagai wiraswasta dan Ninik Setyowati, Kepala Desa Bajang, Ponorogo.

Pemanggilan belasan saksi ini menunjukkan bahwa KPK terus mendalami aliran dana dan pola gratifikasi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyeret nama kepala daerah yang masih aktif hingga akhirnya ditetapkan sebagai nonaktif.