Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana kepada oknum di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang tengah berlangsung. Tim penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pihak guna menguak praktik tersebut. Pada Kamis, 21 Mei 2026, pemeriksaan dilakukan terhadap Karseno Endra, yang berperan sebagai konsultan dan kontraktor dari CV Parama Prima dan Syafiq Multi Kontraktor. Selain itu, penyidik juga memanggil Putu Sumarjaya, mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang untuk periode 2021–2023. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik juga menyelidiki dugaan pengondisian proyek. “Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami dugaan pengaturan proyek dan penyerahan fee ke pihak-pihak Kemenhub,” ujar Budi dalam keterangannya pada Minggu, 24 Mei 2026. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Penetapan status tersangka tersebut diumumkan oleh Budi Prasetyo pada Selasa, 20 Januari 2026. “Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) dua (kasus),” kata Budi saat itu. Meski demikian, KPK belum merinci secara detail konstruksi perkara maupun bentuk keterlibatan Sudewo dalam kasus DJKA tersebut. Penetapan tersangka ini tidak terlepas dari sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi yang tengah berjalan.