Mendes Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tak Matikan Warung Kecil

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil atau toko kelontong di desa, meski nantinya menjadi penyalur berbagai komoditas bersubsidi. "Insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat," kata Yandri usai rapat terbatas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7).

Saat ini pemerintah masih menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih, termasuk mekanisme pelaksanaannya di tingkat desa. Penyusunan aturan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. "Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu, insya Allah Agustus," ujarnya.

Yandri juga memastikan keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut akan saling melengkapi, bukan bersaing. "Misalkan BUMDes selama ini mengelola desa wisata, kan tidak beririsan dengan Kopdes. Nanti Kopdes bisa menyiapkan kebutuhan desa wisata itu," tuturnya.

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih akan mendukung unit-unit usaha yang telah dijalankan BUMDes dengan menyediakan berbagai kebutuhan operasional. "Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, dan beras. Selain itu, Kopdes juga akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian serta menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa. Menurut Zulhas, Kopdes bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah di desa yang dibangun untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat.